Salah satu kebijakan pemerintah hindia belanda selain sistem tanam paksa dan politik pintu terbuka yaitu kebijakan politik etis atau trilogi van Deventer.
Apa pengertian politik etis? Apa tujuan politik etis? Apa saja isi dari politik etis? Siapa pelopor politik etis? Bagaimana efek politik etis? Bagaimana hubungan politik etis dengan trilogi van Deventer?
Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan secara lengkap perihal pengertian politik etis, tujuan politik etis, isi politik etis, pelopor politik etis, efek politik etis, dan trilogi van deventer.
Kaum liberal dianggap hanya mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari laba tanpa memerhatikan nasib rakyat.
Contohnya perkebunan tebu yang mengeksploitasi tenaga rakyat secara besar-besaran. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar.
Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh alasannya yaitu itu, van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.
Apa pengertian politik etis? Apa tujuan politik etis? Apa saja isi dari politik etis? Siapa pelopor politik etis? Bagaimana efek politik etis? Bagaimana hubungan politik etis dengan trilogi van Deventer?
Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan secara lengkap perihal pengertian politik etis, tujuan politik etis, isi politik etis, pelopor politik etis, efek politik etis, dan trilogi van deventer.
Pengertian Politik Etis
Politik pintu terbuka ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Van Deventer mengecam pemerintah Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dan negeri jajahan.Kaum liberal dianggap hanya mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari laba tanpa memerhatikan nasib rakyat.
Contohnya perkebunan tebu yang mengeksploitasi tenaga rakyat secara besar-besaran. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar.
Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh alasannya yaitu itu, van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.
Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi alasannya yaitu Belanda dianggap memiliki hutang kecerdikan kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda.
 |
| Gambar: Salah satu Politik etis |
Trilogi van Deventer
Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer.Isi Trilogi van Deventer
Berikut ini Isi Trilogi van Deventer.1) Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk.
2) Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi biar bisa menghasilkan kualitas sumber daya insan yang lebih baik.
3) Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari kawasan yang padat penduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke kawasan lain yang jarang penduduknya biar lebih merata.
Penyimpangan trilogi van deventer
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda.Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut.
1) Irigasi
Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2) Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapat tenaga manajemen yang cakap dan murah.
Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang mampu.
Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada belum dewasa pribumi dan pada umumnya.
3) Migrasi
Migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda.
Hal ini alasannya yaitu adanya usul yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan menyerupai perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.
Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung memiliki tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri.
Untuk mencegah biar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, lalu dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.
Berbagai kebijakan yang diambil oleh VOC maupun pemerintah Belanda mulai dari monopoli perdagangan, penyerahan wajib, sistem tanam paksa, maupun politik pintu terbuka tidak membawa perubahan pada kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap miskin dan menderita hingga pada pendudukan militer Jepang.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Buat lebih berguna, kongsi:
